Fraksi Demokrat Minta Wagub Maluku Hati - Hati Keluarkan Pernyataan ke Publik

Ambon , News Medianusantara.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, minta Wakil Gubernur Maluku agar hati - hati untuk keluarkan pernyataanke publik, karena belakangan ini banyak menimbulkan polemik dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Menurutnya, pernyataan tersebut tidak mencerminkan upaya menjaga stabilitas pemerintahan di saat Maluku sedang menghadapi berbagai persoalan besar.

“Di tengah tantangan soal kemiskinan, konektivitas antarpulau, layanan dasar, hingga percepatan pembangunan, yang kita butuhkan adalah stabilitas pemerintahan. Pernyataan Wakil Gubernur tidak mencerminkan itu,” tegas Saulatu, Kamis (27/11/2025) di ruang kerjanya Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon.

Ia menegaskan, sebagai pejabat publik, setiap kepala daerah seharusnya menjaga etika komunikasi dan kehormatan jabatan dalam menyampaikan pernyataan ke ruang publik.

“Pejabat publik harus menahan diri dari ucapan yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Kita harus mendahulukan kepentingan rakyat Maluku di atas kepentingan politik, pribadi, maupun golongan,” ujarnya.

Halimun Harap Ketegangan Gubernur–Wagub Tidak Berulang, Dia menilai Maluku membutuhkan persatuan kerja, bukan perpecahan antar-elit. Karena itu, ia berharap ketegangan komunikasi antara gubernur dan wakil gubernur tidak kembali terjadi.

“Kalaupun ada miskomunikasi, selesaikanlah secara internal, baik-baik. Jangan sampai membuat suasana pemerintahan tidak stabil,” tambahnya.

Menanggapi spekulasi publik soal posisi DPRD dalam dinamika hubungan pimpinan daerah, Saulatu menegaskan bahwa DPRD Maluku tetap menjaga independensi dan tidak akan terlibat dalam polarisasi politik.

“DPRD selama ini tidak pernah mempersoalkan gaya kepemimpinan gubernur. Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu mengambil posisi yang tidak memicu masalah. Yang kami jaga adalah institusi, bukan kepentingan kelompok,” tuturnya.

Menurut Saulatu, pemerintah daerah masih dihadapkan pada beban pembangunan yang cukup berat, termasuk terkait kebijakan pinjaman daerah yang belakangan menuai pro dan kontra.

“Pemerintah sedang menghadapi banyak persoalan masyarakat. Jangan lagi menambah beban rakyat dengan konflik politik karena kepentingan pribadi. Itu tidak beretika, dan kami tidak akan ikut dalam polarisasi itu,” tegasnya.

Ia menutup pernyataan dengan memastikan Fraksi Demokrat dan DPRD Maluku tetap menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional dan konstruktif demi menjaga stabilitas pemerintahan di Maluku.