John Laipeni Nilai, Bupati MBD Langgar Inpres 8 Terhadap SPBU Pulau Leti Terbengkalai

Ambon, News Medianusantara.com - Bupati Maluku Barat Daya (MBD) dinilai melanggar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, John Laipeni, berdasarkan hasil reses di Kabupaten MBD beberapa waktu lalu.

Dalam keterangannya di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (28/4/2025), Laipeni mengungkapkan bahwa persoalan bermula dari pengoperasian SPBU di Pulau Leti.

Menurutnya, pengusaha SPBU, Ismail Latuheru, telah mengurus dan memperoleh surat izin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Namun, izin tersebut diminta untuk ditarik kembali atas permintaan Dinas Pekerjaan Umum (PU), berdasarkan instruksi Bupati MBD.

"Sudah hampir satu tahun, minyak tidak tersedia di Leti. Selain izin dari PTSP, ada juga surat dari PU terkait penggunaan lahan. Padahal, lokasi itu sangat representatif. Kami tidak mengerti, apakah ada persoalan pribadi antara Bupati dengan pengelola SPBU tersebut," ujar Laipeni.

Ia menambahkan, SPBU tersebut semestinya mendukung program nasional BBM Satu Harga, yang mewajibkan harga tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Bila terdapat pelanggaran, seharusnya dilakukan teguran administratif, bukan penarikan izin usaha.

Laipeni menilai, tindakan Bupati MBD bertentangan dengan prinsip Inpres 8 tahun 2025 yang mengharuskan pemerintah daerah mempercepat akses pasar dan meringankan beban ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem.

Akibat penutupan SPBU tersebut, masyarakat Pulau Leti terpaksa membeli BBM dari Pulau Moa dengan harga lebih tinggi dan antrean panjang.

"Ini bukan hanya soal logistik. Setiap hari warga harus antre dan membayar lebih mahal. Ini justru memperbanyak jumlah orang miskin di Leti, bukan mengentaskan," katanya.

Komisi II DPRD Provinsi Maluku berencana memanggil pihak Pertamina untuk rapat dengar pendapat terkait distribusi BBM di MBD.

Laipeni menegaskan bahwa berdasarkan pengecekan teknis, kapal pengangkut BBM ke daerah tersebut minimal harus bermuatan 100 ton agar operasional pengiriman bisa berjalan. Jika hanya 50 ton, seperti untuk Wetar, distribusi tidak dapat dilakukan.

"Kalau izin terus ditahan, distribusi BBM ke Leti akan terhambat terus. Ini bentuk nyata pelanggaran terhadap instruksi Presiden," ujar Laipeni. Ia menambahkan, pemerintah pusat dapat memberikan sanksi kepada kepala daerah yang menghambat pelaksanaan Inpres.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menekankan pentingnya mendekatkan layanan dasar kepada masyarakat miskin, mempercepat distribusi kebutuhan pokok, dan mendorong keterjangkauan harga demi penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).