Irawadi : Bulog Rencana Bangun Gedung di Kabupaten / Kota Untuk Atasi Rentang Kendali

Ambon, News Medianusantara.com - Komisi II DPRD Maluku menggelar rapat bersama PT Bulog Maluku-Maluku Utara, terkait penyerapan hasil panen petani yang sempat ditolak oleh PT Bulog Maluku-Maluku Utara, berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Maluku. Senin (29/09/2025)

Ketua Komisi II DPRD Maluku Irawadi SH, saat ditemui wartawan mengatakan bahwa, fungsi Bulog hanya sebagai operator. Sementara, semua kebijakan yang mereka lakukan itu adalah dari badan ketahanan pangan Nasional.

“Nah, dari badan inilah yang mengeluarkan regulasi dan dilaksanakan oleh bulog, maka kalau ada hal-hal teknis, terkait dengan penentuan harga, seperti SPHP, baik itu berupa gabah kering giling dan yang lainnya. itu tetap berjalan pada aturan,” ucapnya.

Memang kata Irawadi, terjadi miskomunikasi antara petani dengan Bulog, karena diregulasi itu, karena harganya menurut surat edaran dari badan ketahanan pangan harganya Rp 8000, tapi kemudian bulog menawarkan dengan harga Rp 7600, makanya itu terjadi persoalannya pada 3 minggu yang lalu, disitu ada terjadi transaksi.

“Sebenarnya itu tidak perlu ditransaksikan, karena ini sudah ditetapkan harganya oleh pemerintah, dan kini harga kembali normal,” ujarnya.

Selain itu, dalam rapat ini pembahasannya terkait pembangunan gedung bulog dibeberapa Kabupaten kota di Maluku.

Menurutnya, rencana pembangunan gudang dibeberapa kabupaten kota itu, agar memperpendek penyaluran distribusi.

“Iya, rencana untuk memperpendek penyaluran distribusi beras, minyak goreng dan gula didaerah-daerah tertentu, seperti di MBD dan KKT, itu adalah program Bulog kedepan,” papar ketua Komisi II itu.

Sementara itu, disinggung terkait apakah Komisi II DPRD Maluku, akan melakukan pengawasan di wilayah tersebut atau di Bulog. Irawati menyebut, pihaknya sesuaikan dengan anggaran.

Dan anggaran yang ada di mitra komisi ll dalam rangka program ketahan pangan nasioanl dan ketahanan pangan lokal, Ia menjawab " Kita di Maluku harus di backap dengan anggaran yang cukup" dan anggaran untuk tahun 2025 kurang dan bagaimana, kita bicara ketahanan pangan, sementara anggaran tidak di maksimalkan, ungkapnya. (N -MN)