Kurnala Soroti Guru Honorer di Rumahkan dan Pegawai PPP Belum Menerima SK

Ambon, News Medianusantara.com - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Welhelm Kurnala mengungkapkan, sejumlah temuan penting hasil pengawasan di 11 kabupaten/kota salah satunya khusus di sektor pendidikan.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku Karang Panjang Ambon, Selasa (20/5/2025), Kurnala menegaskan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi perhatian khusus karena berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan.

“Kalau kita bicara pendidikan, maka sangat kompleks persoalannya. Di beberapa daerah kami temukan masalah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru, kekurangan fasilitas fisik, serta keberadaan guru honorer yang tidak lagi diakomodasi,” ujarnya.

Kurnala juga menyoroti dengan adanya banyak guru honorer yang telah dirumahkan juga membuat regulasi terbaru, dan guru yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita perlu melihat masalah Sumber Daya Manusia (SDM) ini secara serius, karena akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan ke depan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam sistem PPPK terdapat masa uji coba. Jika dalam kurun waktu lima tahun guru yang telah diangkat tidak melaksanakan tugas dan fungsi (tusi) dengan baik, maka hal itu akan menjadi catatan evaluatif.

“Kita ingin ada kelanjutan positif, bukan hanya sebatas wacana. Pemerintah daerah harus hadir dan mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” tutup Kurnala.