Ketua DPRD Harap, Kedatang Wapres Bawah Program Untuk Masyarakat Maluku

Ambon, News Meduanusantara.com. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mengkritik kebijakan pemerintah pusat memotong dana transfer daerah sebesar Rp300 miliar, untuk itu, Ia berharap dengan kunjungan Wakil Presiden RI ke Maluku, harus di sertai dengan program kongkrit untuk mensejahterakan masyarakat maluku.

Kata Watubun, " negara kalau sudah potong dana transfer, datang itu harus bawah proyek atau bawah program. Dan jangan cuma datang, lalu bikin daerah setengah mati terima kunjungan,”Mari kita berdoa supaya negara memperhatikan aspirasi dari bawah karena semangat reformasi itu mengembalikan otonomi sebaik-baiknya kepada Daerah .Tapi kalau kegiatan seperti itu “saya tidak tahu dan berharap negara berpihak kepada rakyat.” ungkap Watubun, kepada wartawan di Gedung Parlemen Karang Panjang Ambon, Senin, (13/10/2025),

Lanjut Watubun, Pemerintah pusat diketahui telah memangkas dana transfer ke Maluku sebesar Rp300 miliar. Kebijakan ini terjadi saat pemerintah daerah sedang menghadapi beban fiskal tinggi, termasuk pembiayaan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Pemotongan Dana Transfer Rp 300. M

Sementara itu terkait pemotongan dana transfer Rp.300 Miliar untuk Maluku, Kata Watubun, ini secara langgsung mengganggu kreativitas dan inisiatif kepala daerah dalam menjalankan visi-misi pembangunan. Karena pemotongan ini berdampak besar terhadap kerja kepala daerah baik gubernur maupun bupati/ walikota, tegasnya.

Karena itu, dengan, kunjungan Wakil Presiden seharusnya menjadi momen membawa solusi, dukungan anggaran, atau proyek strategis nasional, bukan sekadar acara seremonial yang tidak menjawab persoalan mendasar daerah.

Dan, " Saya berharap negara harus berpihak kepada rakyat, sehingga kunjungan seperti ini" harus merepresentasikan kepedulian,terhadap rakyat.

Ia menegaskan, jika tren pengalihan dana transfer ke kementerian dan lembaga pusat terus terjadi, maka semangat reformasi dan otonomi daerah akan mati perlahan. Ia meminta pemerintah pusat untuk mendengar dan mengakomodasi aspirasi dari seluruh kepala daerah.

Karena spirit otonomi itu adalah memberi ruang ke daerah untuk berkreativitas, kalau semua anggaran ditarik ke pusat, apa yang tersisa untuk kita bangun daerah, sambil bertanya?.

Oleh karena itu, DPRD Maluku mendukung penuh seruan kepala daerah untuk menghentikan pemotongan dana transfer dan mendorong pemerintah pusat mengembalikan distribusi fiskal yang adil. Watubun menggarisbawahi pentingnya keberpihakan negara kepada rakyat, bukan sekadar menjaga citra dari panggung seremoni.

Semoga, dengan kedatangan Wapres di Maluku bukan hanya menyampaikan pidato, tapi membawa solusi nyata untuk menagatsi kondisi keuangan daerah yang sedang sulit (N -MN)