Ketua DPRD Maluku Harap, Kabupaten Buru Segera Miliki Bupati dan Wakil Bupati Defenitif

Ambon,News Medianusantara.com - Pemungutan Suara Ulang (PSU) di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, yang digelar 5 April 2025 lalu, mengacu pada aturan main dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Buru, Amustofa Besan dan Hamsah Buton, yang unggul sesuai hasil penghitungan suara PSU, tapi kalah secara akumulasi suara pada Pilkada serebrak 27 November 2024 lalu, dari pasangan Ikram Umasugi-Sudarmo, kembali gugat di MK.

“Iya khan sudah selesai itu. Kita harapkan ini (PSU) yang terakhir sudah-lah, “harap Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, kepada awak media, Senin (28/4/2025).

Koordinator Komisi I DPRD Provinsi Maluku ini mengaku, pihaknya menghormati hak hukum setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Tapi proses sudah dijalankan dengan baik. Makanya, kami berharap proses hukum ini yang terakhir. Ini agar kita lanjut dengan proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buru. Kalau pemerintahan baik, penyelenggaraan publik juga baik,”harapnya.

Bahkan, Wakil rakyat dari dapil Malra, Kota Tual, dan Aru ini mengaku, PSU yang digelar sesuai aturan main. “Kita punya calon juga tidak lolos to. Mana yang sudah dipercayakan rakyat ya kita harus akui. Harusnya legowo. Hak hukum silakan, tapi kita bersandar pada etika. Ini agar proses hukum yang tuntas dan yang rmterakhir. Tidak usah kita memacetkan roda pemerintahan dengan sistim seperti ini karena mengeluarlan uang yang tidak sedikit. 1 PSU saja uang tidak sedikit dikeluarkan,”papar Watubun yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku l.

Apalagi, ingat dia, hingga kini Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Buru belum dibayar. Namun, kemudian kantor KPU Buru dibakar.

“Indikasinya menghilangkan barang bukti. Kita apresiasi Kapolres Buru dan Kapolda Maluku, mengungkapkan dalang pembakaran kantor. KPU Buru. Kami apresiasi motif dibalik pembakaran kantor KPU Buru. Bayangkan kebakaran itu orang berpikir enak, orang yang ditingkat bawah belum dapat honor atau penghargaan. Itu cerminan dari pelayanan yang tidak baik,”kesalnya.

Tak hanya disitu, Watubun juga soroti kinerja Penjabat Bupati Buru, Syarif Hidayat juga acuh tak acuh dan malas.”Coba lihat, Pj Bupati Buru malas-malas. Diundang DPRD Buru tidak datang. Ini karena merasa sudah begitu. Menunggu pemerintahan yang baru, atau tidak ingin repot-repot begitu,”pungkasnya.(*)