Komisi II DPRD Maluku Panggil Bulog Terkait Kwalitas Beras Asal Maluku

Ambon, News Medianusantara.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyediakan bahan pangan (Bulog) di Maluku kini giliran dipanggil dewan dalam rangka menjelaskan soal hasil petani beras di Maluku dinilai tidak layak untuk dijual bahkan diekspor, sedangkan untuk stop beras di Maluku, Bulog selamanya mendatangkan dari luar.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Nita Bin Umar, kepada sejumlah wartawan di Karang Panjang Ambon Kamis (23/1/2025) saat pihaknya bersedia menjelaskan hasil rapat dengan Bulog dan mitra terkait membahas ketersediaan beras di Maluku dan berbagai infrastruktur petani padi kini mengalami kerusakan di pulau buru bahkan banyak petani mengalihkan profesi sebagai pekerja tambang di gunung botak.

" Untuk kemaslahatan rakyat Maluku kita utamakan terutama soal petani padi di Maluku sementara Sementara Bulog gencar impor beras dari luar walau kendala dihadapi petani yaitu soal kapasitas tidak memadai terutama kadar air dan alat pengelolaan beras pasca panen belum memadai hal ini jangan dibiarkan tapi harus dipecahkan," ujar Nita 

Menurutnya, Soal Kualitas Beras di Maluku menjadi kendala bagaimana DPRD Provinsi Maluku bersama Bulog dan Mitra terkait mengambil langkah sehingga menyelesaikan persoalan terjadi untuk meningkatkan kualitas beras hasil petani kita di Maluku, begitu juga soal pasca panen.

" Masukan komisi II kepada Bulog untuk segera membangun gudang-gudang Bulog di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sehingga bisa sebagai penampung beras bagi kebutuhan masyarakat di daerah," pinta Nita.

Lebih lanjut kata Nita Bin Umar, Persoalan Petani padi di Maluku tidak dilihat terutama petani padi di pulau Buru mengalihkan seluruh aktifitas ke tambang gunung botak, padahal dasar masyarakat adalah petani tapi sekarang tinggal kosong olehnya bagaimana kita gerakan kembali petani untuk taman padi.

" Infrastruktur pertanian di pulau Buru semakin tidak baik olehnya dewan akan turun di pulau Buru untuk melihat langsung, banyak infrastruktur irigasi yang rusak olehnya DPRD mendesak pemerintah daerah terutama instansi teknis Dinas PUPR  Provinsi Maluku, Balai Pelaksanaan Jalan wilayah Maluku dan Balai Wilayah Sungai Maluku untuk segera mengatasi persoalan yang ada sedangkan bagi kesediaan pupuk untuk petani kami akan mendesak dinas Pertanian dan dinas ketahanan pangan untuk menyediakan pupuk secukupnya bagi petani.

Lebih lanjut kata Nita Bin Umar, dalam waktu dekat Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksekusi selama tahun anggaran 2024 dan melihat apakah kegiatan pembangunan dilakukan sesuai target atau tidak kalau tidak sesuai maka dewan akan panggil instansi yang punya kegiatan untuk mempertanggung jawabkan sehingga boleh diselesaikan secara baik olehnya sebagai perpanjangan tangan masyarakat dewan boleh melihat semua persoalan yang ada sehingga harapan masyarakat dapat terpenuhi.(*)