Pasutri Diduga Diangkat Jadi PPPK Fiktif di SBB, Tak Pernah Masuk Kantor , Honor Jalan

Ambon. News Medianusantara.com - Dugaan praktik pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bodong kembali mencuat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Kali ini, temuan mengarah pada dua oknum yang diketahui merupakan pasangan suami istri, berinisial SK dan RP, yang masing-masing terdaftar di Dinas PUPR SBB dan Kantor Kecamatan Seram Barat, Piru.

Menurut informasi yang diterima Media ini dari sumber internal di Dinas PUPR, keduanya diduga tidak pernah menjalankan tugas atau hadir di kantor, namun tiba-tiba mengurus pemberkasan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

“Kami tidak pernah lihat mereka masuk kantor, tapi tiba-tiba datang urus berkas pengangkatan PPPK. Ini jelas tidak adil,” ujar seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya pada wartawan, Jumat (26/9/2025)

Sumber lain di instansi yang sama juga menyebutkan bahwa, meski tidak aktif bekerja, gaji honor keduanya tetap dibayarkan setiap bulan oleh dinas terkait.

Lebih mengejutkan, menurut keterangan yang diterima, tanah tempat berdirinya kantor Dinas PUPR SBB diklaim merupakan milik keluarga dari salah satu oknum, yang sering menjadi alasan kantor disegel ketika terjadi konflik.

“Kami sebenarnya mau lapor, tapi takut diintimidasi. Kantor ini katanya berdiri di tanah keluarga mereka, dan Pemda SBB belum menyelesaikan pembayarannya,” tutur sumber lain dari kantor kecamatan.

RP, yang bekerja di kantor camat, juga diketahui turut mengurus berkas PPPK paruh waktu. Hal ini menambah keresahan pegawai lain yang merasa upaya dan kerja keras mereka tidak dihargai.

“Kami minta Sekda SBB bertindak adil. Banyak orang bekerja siang malam tanpa pamrih, sementara yang tidak kerja justru diusulkan jadi PPPK. Ini sangat menyakitkan bagi kami,” kata seorang pegawai yang mewakili rekan-rekannya.

Pegawai di dua instansi tersebut juga meminta agar Kepala Dinas PUPR SBB dan Camat Seram Barat tidak semena-mena menggunakan jabatan untuk mendukung atau melegalkan praktik yang dianggap menyimpang.

Desakan Audit Menyeluruh

Para pegawai mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) SBB agar tidak hanya melakukan audit di wilayah Kairatu, tetapi juga menyasar Dinas PUPR dan Kantor Kecamatan Seram Barat, bahkan kemungkinan adanya praktik serupa di dinas atau badan lain di lingkungan Pemda SBB.

“Kami berharap ada audit menyeluruh. Jangan sampai sistem PPPK ini dirusak oleh oknum-oknum yang hanya mau enaknya saja,” tutup sumber tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Dinas PUPR maupun Camat Seram Barat.