Wattimuri Angkat Bicara Terkait Efesiensi Anggaran

Ambon, News Medianusantara.com - Anggota DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, akhirnya angakt bicara terkait dengan di berlakukan efesiensi anggran oleh pemerintah pusat sehingga berdampak pada masyarakat Maluku saat ini. Hal tersebut sampaikan kepada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (17/03/2025).

Wattimury menilai efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat tidak mempertimbangkan kondisi spesifik Maluku sebagai provinsi dengan tantangan pembangunan yang kompleks.

“Maluku ini masuk dalam kategori daerah miskin di Indonesia. Tiga kabupaten/kota bahkan tergolong sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita hanya sekitar Rp600 miliar, dari total APBD sebesar Rp3,3 triliun, dan 60 persen habis untuk belanja birokrasi,” ujar Lucky.

Selain itu, lanjutnya, sekitar Rp137 miliar dari APBD dialokasikan untuk membayar utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), serta utang kepada pihak ketiga sebesar Rp72 miliar. Dengan struktur keuangan seperti itu, ia mempertanyakan arah pembangunan Maluku ke depan.

“Kalau efisiensi diberlakukan secara seragam, Maluku mau dibawa ke mana? Masalah kita ini sangat banyak dan kompleks. APBD yang kecil sebagian besar digunakan untuk belanja rutin dan pembayaran utang. Lalu, rakyat bisa dapat apa?” tegasnya.

Lucky pun mengapresiasi kebijakan Gubernur Maluku yang ingin membangun sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, ia menilai langkah tersebut harus dibarengi dengan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar ada ruang fiskal yang cukup untuk mendukung program-program strategis.

Menurutnya, solusi yang perlu diperjuangkan adalah agar kebijakan efisiensi anggaran tidak diberlakukan secara kaku terhadap Maluku. Ia juga mengusulkan agar pengembalian pinjaman ke SMI diperpanjang menjadi tujuh tahun untuk memberi ruang fiskal bagi pembangunan.

“Apalagi hubungan Gubernur dengan Presiden cukup dekat, baik secara pribadi maupun sebagai pimpinan partai di daerah dan pusat. Ini harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku,” tandas Lucky.