Wakil Ketua DPRD Maluku Terima Kunker DPRD Lampunng
Ambon, News Medianusantara.com -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abudul Aziz Sangkala bersama anggota menerima Kunjungan kerja (Kunker) DPRD dari Provinsi Lampung dari Konisi III, dalam rangka melihat upaya menutup defisit anggaran potensi sumber daya laut. Menurut Sangkala, kunjungam DPRD Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan kerja, dan kita dengar bersama motivasi yang luar biasa. Lampung...
SelengkapnyaDPRD Curiga Ada Yang Sembunyikan Dokumen Dana BOS dan DAK SMK di Dinas Pendidikan Maluku
Ambon, News Medianusantara.com - Rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Maluku bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Rabu (25/6/2025) diwarnai temuan mengejutkan. Kepala Dinas Pendidikan Maluku, Jems Lewakabessy, melaporkan hilangnya 30 karung dokumen penting dari gudang penyimpanan milik dinas hilang bagaikan di telan bumi alas tanpa jejak.Betapa tikak? do...
SelengkapnyaNita Bin Umar Himbau Warga Kota Ambon Tetap Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem
Ambon, News Medianusantara.com - Ratusan rumah di kota Ambon rusak terdampak bencana alam, akibat cuaca ekstrem yang menerjang kota Ambon.Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, sebanyak 143 unit rumah rusak. Terdiri dari 14 rusak berat, 14 rusak sedang, dan 115 rusak ringan.Kerusakan yang terjadi merata di lima kecamatan, Nusaniwe, Sirimau, Baguala, Teluk Ambon dan Leitim...
SelengkapnyaAri Sahertian : Warga Air Louw Tolak Pasang Patok Tanah Oleh TNI AU
Ambon,News Medianusantara.com -Sejulamah warga Air Louw Kecamarwn Nusaniwe Kota Ambon mendatangi kantor DPRD Provinsi Maluku dan menyampaikan keberatan atas penetapan wilayah adat sebagai hutan lindung oleh pemerintah pusat setelah sebagian tanah adat di ambil TNI Angkatan Udara (AU).Warga datang dan menyampaiakan aspirasai secara langsung dengan komisi ll DPRD Maluku di gedung parlemen kara...
SelengkapnyaDPRD Maluku Menolak PT Batulcin Beroprasi di Kei Besar
Ambon, News Medianusantara.com - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun menegaskan, aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, harus segera dihentikan.Penegasan ini disampaikan Benhur Watubun menyusul temuan bahwa perusahaan tersebut diduga belum mengantongi dokumen perizinan yang lengkap, termasuk Analisis Mengenai Dam...
SelengkapnyaSikapi Nelayan Ilegal di Sera, DPRD Maluku Siap Turun Tangan.
Ambon, News Medianusantara.com - Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jeffry Jaran, menyatakan kekecewaannya terhadap Dinas Perikanan Provinsi Maluku yang dinilai lalai mengawasi aktivitas pencurian telur ikan terbang oleh nelayan dari luar daerah (disebut "nelayan Andom") di Pulau Sera, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).Pernyataan tersebut disampaikan Jeffry usai menerima aspirasi dari mah...
SelengkapnyaKomisi lV DPRD Maluku Dorong Perda Kearsipan, Prioritaskan Penyelamatan Aset Daerah
Ambon, News Medianusantara.com - Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menggelar pertemuan dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Maluku, Kamis (12/6/2025), membahas rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif komisi terkait penyelenggaraan kearsipan bagi penyelenggara negara di daerah.Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saodah Tethool , menjelaskan bahwa inisiatif...
SelengkapnyaDPRD Maluku Tolak Aktivitas Tambang PT Batu Licin di Kei Besar, Dinilai Ilegal dan Ancam Lingkungan
Ambon, News Medianusantara.com - Komisi II DPRD Provinsi Maluku secara tegas menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan oleh PT Batu Licin di Ohoi Nerong, Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Penolakan ini muncul setelah kunjungan langsung ke lokasi dan temuan bahwa perusahaan belum memiliki dokumen wajib seperti AMDAL dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).Anggota Komisi II DPRD Malu...
SelengkapnyaKurnala Desak Copot Operator RSUD Akibat Tertundanya Insentif Nakes
Ambon, News Medianusantara.com - Anggota DPRD Maluku, Wellem Kurnala, menyoroti keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD yang telah tertunggak selama empat bulan. Menurutnya, penyebab utama bukan terletak pada BPJS, melainkan kinerja tenaga operator di rumah sakit tersebut untuk itu ia mendesak segera mencopot oprator tersebut."Kita sudah berulang kali turun langsung dan...
SelengkapnyaTerkait 1, 8 M, di Dinkes Maluku, Laipeny Dorong APH Usut Tuntas
Ambon, News Medianusantara.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku menegaskan bahwa rencana pengembalian anggaran sebesar Rp1,8 miliar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Maluku tidak akan serta merta menghentikan proses hukum yang sedang bergulir.Ketua Fraksi Gerindra, John Laipeny menyatakan bahwa penegakan hukum tetap berjalan meskipun dana yang diduga bermasalah telah dikembalikan namun ti...
Selengkapnya
Indonesia
English









