Saulatu : Pinjaman 1,5 Dana SMI Dipakai Untuk Bagun Infrastruktur Kabupaten / Kota di Maluku

Ambon, News Mefianusantata.coom - Pemerintah Provinsi Maluku meminjam Uang sebanyak 1,5 dari dana SMI dipakai untuk membangun infrastruktur di seluruh Kabupaten/Kota di Maluku.

Pernyataan ini disampaikan salah satu Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu dari Partai Demokrat saat rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi data antara Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama Dinas PUPR Provinsi Maluku dan Dinas PUPR 11 Kabupaten/Kota di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku pekan kemarin.

” Dalam anggaran 2026 Pemerintah Provinsi Maluku itu ada menyetujui pinjaman 1, 5 dan kami DPRD mendorong betul bahwa dalam pinjaman itu tidak lagi terjadi seperti pinjaman yang lalu bahwa hanya ada di menumpuk di satu kabupaten kota saja tapi dia harus merata di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku, ” ujarnya

Menurutnya, untuk Kabupaten Kepulauan Aru proyek jalan dikerjakan lewat dana SMI sebanyak 3 ruas jalan dengan total anggaran sekitar 83 miliar yaitu ruas jalan nasional sonidal kemudian pembangunan jalan sionidal ke popjetur dan lainya sementara untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar pembangunan air bersih ada empat paket yaitu, Lara, Seira ,Alusi sementara untuk Kabupaten Seram Timur jalan keliling pulau gorong 27 miliar lebih. ”

” Provinsi Kepulauan perencanaan kita itu harus berbeda dengan apa yang merupakan perencanaan daratan kadang kita imelihat begini kita terlalu fokus di proyek-proyek besar tapi kita lupa terkait soal proyek-proyek infrastruktur dasar terutama air bersih jembatan, drainase dan pembangunan rumah bagi masyarakat kita terlalu fokus di proyek-proyek besar sehingga kemudian tidak jalan.

Lebih lanjut kata Saulatu, perlu pembangunan proyek berimplikasi kepada ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi ada pendapatan masyarakat jangan kemudian membangun proyek yang hanya cuma sifatnya proyek tapi dia harus ada multiplayer effect dari sisi ekonomi sehingga masyarakat itu ia bisa terbantukan dari proyek-proyek itu dan kendala kita selama ini adalah bahwa betul disampaikan anggota dewan.

” Mestinya harus ada satu sinergitas baik itu dalam sisi RPJM Antara Provinsi maupun kabupaten atau perencanaan , kami DPRD provinsi sering menyampaikan aspirasi kepada Kementerian maupun ke komisi V DPRD RI tapi kadang-kadang yang kami usulkan itu berdasarkan apa yang kami tahu saja tapi kami tidak juga dapat data dari masing-masing dinas kabupaten kota sehingga kemudian kita ini jalannya sendiri.

Oleh karena itu ke depan Kami harapkan ya apakah ini mungkin bisa memfasilitasi kira itu usulan benar bahwa tiap tahun itu harus ada rapat koordinasi seperti ini pak biar ada data yang terintegrasi , disampaikan kemungkinan usulan itu berubah Kenapa, mestinya ada rekomendasi Gubernur,” Ujarnya.