Dinas PUPR Maluku Gelar Rapat Kerja Forum OPD

Ambon, News Medianusantara.com,- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku menggelar Rapat kerja forum OPD.

Rapat kerja Forum OPD yang digelar, berlangsung di Grand Avira Hotel, (20/03/2024).

Kegiatan dibuka Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Syuryadi Sabirin, didampingi Kepala Dinas PUPR Maluku, Ismail Usemahu.

Sekda Maluku, Sadali Ie, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Suryadi Sabirin mengatakan, atas nama.pemerintah provinsi Maluku memberikan apresiasi sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam proses perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sabirin menambahkan, butuh kolaborasi semua pihak dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan demi peningkatan konektivitas antara wilayah.

“Maluku merupakan wilayah maritim dengan kondisi geografis yang terdiri dari kepulauan menjadi tantangan kita bersama dalam pembangunan di Maluku,” ujarnya.

" Data indikator kinerja tahun 2023 yang berhasil dicapai pada bidang pekerjaan umum diantaranya yakni, rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindung oleh infrastruktur pengendalian banjir sebesar 13,31 persen, rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai sebesar 23,03 persen, dan rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 43,30 persen,"jelasnya

Sedangkan untuk presentasi kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten kota sebesar 94 persen, rasio kemantapan jalan provinsi sebesar 50,18 persen dan jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan alih sebanyak 401 orang.

“Capaian ini, lanjut Sabirin merupakan hasil kerjasama kita bersama demi mewujudkan pelayanan yang prima untuk masyarakat Maluku,” ungkapnya.

Seluruh strokeholder yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur PU baik dari level pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, diminta terus membangun sinergitas dan memberikan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku.

Pasalnya, untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku tahun 2024 yang dibahas dalam rapat kerja forum OPD,

Sementara itu, di tempat yang sama ketua panitia Sekretaris Dinas PUPR Maluku, Rivai Notanubun, dalam laporannya mengatakan, tujuan rapat kerja forum OPD, untuk menyusun program 2025 maupun yang akan datang dengan akurat terpadu dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Readiness Criteria yang diperlukan dalam rangka mengurangi kemiskinan.

Selanjutnya, meningkatkan pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan antara wilayah-wilayah melalui penguatan konektivitas meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui jasa konstruksi.

Sedangkan Sinkronisasi dan harmonisasi program kepulauan di Provinsi Maluku yang bersumber dari APBN dan APBD dengan disepakati bersama Pemda pemerintah pusat dan daerah pembobotan dalam penyusunan rencana awal rencana tahun 2025 Dinas PUPR Maluku, " tutup Noanubun. (MN-02).