Gubernur Maluku Tekankan Pentingnya RUU Daerah Kepulauan Demi Keadilan Pembangunan

Ambon, News Medianusantara.com,— Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan di tingkat pusat.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan karakteristik geografis wilayah kepulauan diakui secara legal sebagai dasar penetapan kebijakan pembangunan nasional yang lebih merata.

Pesan ini ditegaskan oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam pidatonya saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (19/8/2026).

Gubernur mengatakan, kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah perairan dan gugusan pulau menghadirkan tantangan kompleks, khususnya pada sektor konektivitas antarpulau, efisiensi biaya logistik, hingga pemerataan pelayanan publik di daerah terpencil.

Menurutnya, hambatan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan pembangunan wilayah daratan (kontinental).

"Pemerintahan juga harus berani memperjuangkan kepentingan daerah. Karena itu, perjuangan untuk menghadirkan UU Daerah Kepulauan terus kami kawal," ujar Gubernur di hadapan para anggota legislatif.

Gubernur menjelaskan bahwa diplomasi anggaran dan regulasi ini tidak dilakukan secara sepihak. Pemprov Maluku menjalin sinergi erat bersama 10 provinsi lain yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSP). Koalisi antar daerah ini aktif berkoordinasi serta memberikan masukan substansial dalam pembahasan RUU tersebut di parlemen pusat, baik melalui DPR RI maupun DPD RI.

Guna memperkuat daya tawar di tingkat nasional, Gubernur secara khusus meminta konsolidasi lintas fraksi dari seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku agar turut menyuarakan aspirasi ini melalui jaringan partai politik masing-masing.

“Kami berharap, dukungan politik dari Bapak dan Ibu anggota DPRD Provinsi Maluku untuk turut menyuarakan, melalui jalur partai politik masing-masing, guna mendorong realisasi pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU Daerah Kepulauan,” tegasnya.

Momentum peringatan HUT ke 81 Maluku dengan mengusung tema "Maluku Bersatu, Bergerak Maju Membangun Negeri", Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat, legislatif, dan pemerintah daerah untuk mengubah perspektif atas kondisi geografis yang ada.

Kondisi kepulauan hendaknya dijadikan modal dasar perumusan kebijakan nasional yang berkeadilan, bukan dinilai sebagai titik lemah.

Ia menambahkan, penghormatan tertinggi bagi para perintis Provinsi Maluku adalah dengan meneruskan perjuangan mereka melalui kerja nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan seluruh rakyat Maluku.(MN-02)