Kendalikan Inflasi, TPID Maluku Gelar Rakor

Ambon, News Medianusantara com, - Tim pengendalian  inflasi daerah (TPID) Maluku menggelar rapat koordinasi guna memperkuat sinergi TPID Maluku dalam menjaga stabilisasi pasokan  harga pangan serta pengendalian inflasi di Maluku.

Rakor yang digelar pada Kamis, (16/11/2023), bertempat di Swiss Bell Hotel Ambon, dengan tema  “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilitasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Maluku yang Berkelanjutan”.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku,  Ir. Sadali IE, M.Si., IPU, yang dihadiri juga oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal/BUMN/BUMD, TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota serta unsur terkait lainnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Dr. Achmad Jais Ely, dalam laporannya menyampaikan, rapat ini dimaksudkan untuk melaksanakan koordinasi, guna memastikan ketersediaan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Provinsi Maluku.

“Rakor bertujuan untuk  teruwujudnya sinergitas kebijakan dan merumuskan langkah-langkah konkrit dalam rangkaian pengendalian inflasi menjelang HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Provinsi Maluku," ujarnya.

Sementara itu Sekda dalam sambutannya,  menjelaskan  kondisi inflasi Provinsi Maluku pada bulan Oktober 2023 tercatat sebesar 0,3% month to month, lebih tinggi dari inflasi nasional 0,17% month to month, dibandingkan dengan bulan September 2023 0,27% month to month.

“Dan secara Year on Year (YoY) capaian inflasi Maluku pada bulan Oktober sebesar 3,60%, lebih tinggi dari inflasi nasional 2,56%, dibandingkan dengan bulan September 2023 tercatat 3,10% yoy, artinya kondisi inflasi ini, bisa terjaga dengan baik, " ungkapnya.

Sadali menambahkan,  pada tahun depan ada Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kota Tual yang masuk dalam Indeks Harga Konsumen (IHK).

“Ini butuh keseriusan kita agar kondisi inflasi ini terjaga, jadi yang pasti lebih banyak melakukan implementasi, tidak lagi berteori dan praktek harus didorong di 2024.

Ada beberapa yang menjadi konsen, yang pertama memastikan APBD cukup untuk menangani pasar, subsidi langsung dan aktif melakukan pemantauan serta evaluasi terkait dengan harga pasar, dan yang terpenting masing-masing Kabupaten/Kota membuat neraca pangan, sehingga bisa mengetahui kondisi bahan pokok," tuturnya 

Ditambahkan,  ketersediaan jalur distribusi harus aman, terutama menjelang pancaroba, karena dengan demikian inflasi bisa terkendali, pertumbuhan ekonomi bisa mantap, dan bermuara pada kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Maluku.

Komoditas yang mengalami inflasi pada bulan Oktober lanjut  Sadali,  meliputi, komponen administration price terutama pada angkutan. 

Untuk itu melalui rapat ini, Ia meminta kepada TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota untuk pro aktif dalam menjaga pasokan distribusi, harga bahan pokok, menjelang Natal dan Tahun Baru. (MN-02)