Lewerissa : Tidak Melarang Eky Sardekut Maju Dalam Kontestasi PB AMGPM

Ambon, News Medianusantara.com - Beredarnya informasi non formal di ruang publik terkait niat mencalonkan diri dari saudara Eky Sardekut yang saat ini menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku membuat kader AM GPM yang juga sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Hendrik Lewerissa angkat bicara.

Hendrik mengatakan, jangan melihat saudara Eky Sardekut, sebagai kader partai, tidak relevan sudut pandang itu. Saudara Sardekut harus dilihat sebagai kader AMGPM dan warga GPM yang setia dan memiliki komitmen bergereja yang kuat.

Karena itu jika yang bersangkutan ingin mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PB AMGPM apa ada yang salah ? kan tidak, tuturnya.

Ditambahkan, siapapun yang nanti akan terpilih sebagai ketua umum PB AMGPM adalah sosok kader yang memang dikehendaki oleh forum kongres AMGPM yang terhormat itu.

" Sebagai kader saya tidak melihat dikatomi calon ketua umum PB AMGPM yang berasal dari latar belakang Pendeta dan non Pendeta sebagai sesuatu yang konstruktif bagi tumbuh kembangnya AMGPM ke depan.

" Kalau ada kader dari latar belakang Pendeta yang memenuhi kriteria dasar leadership yang baik sebagai kompetensi teknis organisasi, kapasitas intelektual dan integritas personal yang mempunyai serta memiliki kecakapan komunikasi lintas komunitas yang handal serta punya visi dan misi yang progresif untuk memajukan AMGPM kenapa tidak bisa menjadi ketua umum pengurus besar AMGPM.

" Demikian juga sebaliknya kalau ada kader AMGPM dari background non Pendeta, kenapa tidak juga bisa menjadi Ketua Umum PB AMGPM, apa yang salah," tukasnya.

Hendrik menambahkan, sebagai pimpinan Partai Gerindra Maluku, tidak mungkin melarang saudara Eky Sardekut untuk maju dalam kontestasi organisatoris AMGPM, karena itu merupakan hak yang bersangkutan sebagai kader AMGPM dan sebagai warga GPM tidak ada sangkut pautnya dengan urusan politik. Tidak benar kalau majunya Sardekut karena didorong oleh Partai Gerindra, info itu salah dan menyesatkan.

" Sebagai sesama kader GPM saya hanya menyarankan kepada Eky Sardekut untuk patut dan tunduk pada mekanisme dan aturan GPM, apapun hasil keputusan konggres nanti,"ujarnya.

Siapapun yang nanti akan terpilih sebagai ketua umum pengurus besar AMGPM, adalah sosok yang memang dikehendaki oleh forum konggres AMGPM.

" Sebagai kader saya tidak melihat dikatomi calon ketua umum AMGPM yang berasal dari latar belakang Pendeta dan non Pendeta sebagai sesuatu yang konstruktif bagi tumbuh kembangnya AMGPM ke depan, kalau ada kader dari latar belakang Pendeta yang memenuhi kriteria dasar leadership yang baik seperti kompetensi teknis organisasi kapasitas intelektual dan integritas personal yang mempunyai serta memiliki kecakapan komunikasi lintas komunikasi yang handal serta punya visi dan misi yang progresif untuk memajukan AMGPM, apa tidak bisa menjadi ketua umum," tandasnya.

" Kalau terpilih sebagai ketua umum, laksanakanlah amanah konggres secara bertanggung jawab, bekerja keras dan buktikan bahwa AMGPM akan lebih maju di bawah kepemimpinannya. dan jangan pernah berniat untuk menjadikan organisasi sayap GPM itu sebagai basis tumpuan untuk kepentingan politik praktis karena hal itu salah dan tidak gerejawi.

" Faktanya membuktikan bahwa terpilihnya saudara Sardekut sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan KKT (Kabupaten Kepulauan Tanimbar) selama tiga periode berturut-turut bukan karena menduduki jabatan pucuk pimpinan di AMGPM kan?.

"Tetapi, kalau tidak tefpilih, tetaplah loyal dan teruslah mengabdi untuk kemajuan AMGPM," pinta Hendrik.

Sembari berharap, suksesi kepemimpinan AMGPM dapat berlangsung sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AMGPM, meskipun AMGPM adalah organisasi kemasyarakatan pemuda, tetapi tumpuan basis kader AMGPM adalah warga GPM. Sehingga proses suksesi kepemimpinan dalam forum konggres AMGPM diharapkan dapat berlangsung secara gerejawi dengan mengedepankan tradisi dan nilai-nilai yang diajarkan oleh gereja," tutup anggota Komisi VI DPR RI.(MN-02)