Maluku Jadi Prioritas, Bappenas Siapkan Rp 47 Triliun Biayai Infrastruktur Nasional

Ambon,Medianusantara.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI di tahun 2021 mendatang, dipastikan akan mengganggarkan dana sebesar Rp 47 triliun untuk membiayai seluruh pengerjaan infrastruktur prioritas Nasional, termasuk pembangunan pelabuhan dan infratruktur vital di Maluku.

Hal tersebut disampaikanSekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang saat mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail di Agenda Kunjungan Kerja Reses Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Maluku, Mercy Barends, di Gedung Baileo Oikumene, Ambon, Sabtu (8/3/2020).

Apa yang disampaikan Sekda merupakan hasil rapat Pemerintah Provinsi Maluku yang menggandeng DPRD, DPR RI dan DPD perwalilan Maluku bersama Menteri Bappenas beberapa waktu lalu di Jakarta.

Menurutnya terdapat lima proyek yang sudah masuk di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 mendatang.

"Istilah di Bappenas ada mayor project dan ada prioritas nasional.

Mayor project itu hampir seluruh trans Maluku akan diselesaikan termasuk didalamnya pelabuhan kontainer terpadu," jelas Sekda.

Bahkan kata Sekda, ketika dalam rapat Gubernur Maluku, Murad Ismail mengusulkan anggaran sebesar Rp 2 triliun dianggap terlalu kecil untuk bisa membangun pelabuhan kontainer terpadu.

"Katong (Pemerintah Provinsi) usul pelabuhan 2 triliun. Menteri bilang 2 triliun kalau untuk pelabuhan itu kecil. Yah begitulah seperti pak gub bilang katong orang Maluku biasa maluhati jadi minta sadiki-sadiki," terang Sekda.

Kelima project, sebut Sekda, termasuk di dalamnya stunting dan penanganan pariwisata.

"Mudah-mudahan kelima projext strategis ini bisa terwujud di tahun depan. Mengenai proyek ini, kementerian menyarankan Pemprov Maluku mengajukan permintaan biaya pembangunan yang besar. Sebab, beliau telah menyiapkan Rp 47 Triliun untuk pembangunan tahun depan," katanya

Menurut Sekda, kepastian Menteri Suharso itu, tentu berkat kerja keras DPR/DPD RI Dapil Maluku juga Pemprov, Pemkab/Kota dan lembaga terkait lainnya di Kementerian Bappenas. Alhasil, sejumlah proyek prioritas nasional bakal dikerjakan di Maluku.

"Pak Murad menyebut, butuh biaya Rp 2 Triliun untuk pembangunan. Namun, Menteri Suharso Monoarfa justru menyarankan Pemprov Maluku meminta anggaran proyek yang besar," ujar Kasrul.

Kemudian, dalam sambutan Gubernur Murad yang dibacakan Kasrul, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini menginginkan agar seluruh daerah di Maluku sudah harus mendapat pasokan aliran listrik. Keinginan ini, lebih cepat dari target pemprov bila target Maluku Terang baru akan tercapai di tahun 2021.

"Target Pemprov di tahun 2021, seluruh daerah di Maluku harus mendapatkan listrik. Namun, Pak Murad berkeinginan lain. Beliau menginginkan target tersebut harus terlaksana di tahun ini bukan 2021," kata Kasrul.

Selain itu, lanjut dia, Gubernur mengapresiasi kinerja Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Maluku, Mercy Barends di periode sebelumnya maupun saat ini, perihal aspirasi dan kepentingan masyarakat di Senayan. Asprisasi dan kepentingan tersebut diantaranya mendorong ditetapkan Undang-Undang Kepulauan dan penetapan PI 10 persen Blok Masela.

"Ibu Mercy disarankan tetap bekerjasama dengan tiga anggota DPR/DPD RI Dapil Maluku lainnya, mengenai aspirasi dan kepentingan masyarakat Maluku di tingkat nasional. Beliau dan rekan-rekan harus terus meningkatkan kinerja dan mengawal kepentingan masyarakat Maluku di pemerintah pusat," tandas Kasrul. (H/MN)