Pemprov Maluku Usulkan Percepatan Pembanguan Infrastruktur ke Pusat

Ambon,Medianusantara.com -Pemerintah Provinsi Maluku, melalui Dinas PUPR Provinsi Maluku, mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk ada program percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku. Hal ini dilatarbelakangi persoalaan pembangunan infrastruktur di Maluku terkendala masalah anggaran.

"Dalam membangun infrastruktur di Maluku dengan tantangan yang sangat besar, dibutuhkan anggaran yang besar. Untuk itu kami dari Dinas PU telah mengusulkan ke Pemerintah Pusat lewat Kementerian PU dan Kementerian Keuangan maupun Bappenas, DPD dan DPR RI tentang adanya program percepatan pembangunan infratruktur jalan dan jembatan, karena kita tahu masalah konektivitas di Maluku ini sangat dibutuhkan sehingga kita punya sektor-sektor unggulan, baik pariwisata, perikanan maupun pertambangan, tanaman pangan lainnya bisa terkoneksi dari pusat-pusat produksi sampai ke pintu keluar sehingga mempunyai daya saing yang baik,"ujar Kepala Dinas PUPR kepada awak media di Ambon, kemarin.

Untuk progres pembangunan infratruktur di Maluku sendiri kata Usemahu, baik jalan, jembatan,maupun air bersih, sanitasi dan persampahan hingga irigasi masih banyak yang harus kita kerjakan.

"Untuk itu dalam pelaksanaan infrastruktur sebagaimana amanat Presiden dilaksanakan sesuai kewenangan, baik kabupaten, provinsi maupun nasional dan harus ada sinergitas baik itu kabupaten, provinsi dan pusat lewat balai-balai sehingga percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku ini dapat kita capai dengan baik," Trans Maluku dan Air Bersih, dikatakan Usemahu, berbeda dengan Trans Papua maupun Trans Sumatera.

"Trans Maluku ini agak lain dengan Trans Papua maupun Trans Sumatera karena Trans Maluku itu integrasi antara modal darat dengan penyeberangan pelabuhan karena kita pulau-pulau. Kita tau Trans Maluku mulai dari Gugus 1 di Pulau Buru sampai Gugus 12 di Pulau-pulau Terselatan total panjangnya 1.400 Km.

Dan kemantapannya sendiri, lanjut dia, baru sekitar 65 persen. Itupun pada ruas jalan-jalan nasional. Sementara untuk ruas jalan provinsi dan kabupaten belum mantap.

Dengan persoalan ini lanjut dia, Dinas PUPR mendorong untuk ditingkatkan statusnya atau ditangani lewat APBN dengan catatan masuk dalam Renstra Bina Marga di 2021 sampai 2024.

"Jadi meskipun dia jalan kabupaten maupun provinsi, tapi apabila telah masuk dalam dokumen perencanaan di kementerian PUPR , Insya Allah ditangani lewat dana APBN.

Olehnya itu, kami dengan Komisi III dan DPR asal Maluku kami sudah sampaikan itu. Mudah-mudahan perjuangan bersama ini bisa dilakuan percepatan-percepatan infratruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan Trans Maluku,"imbuhnya

Sementara untuk air bersih, dikatakan Usemahu, diharapkan akan ada kenaikan jumlah akses masyarakat di tahun 2024 mendatang.

Hal ini diksebebkan samapi saat ini, akses air bersih untuk masyarakat di Maluku baru mencapai 76 persen. Sementara Presiden Joko Widodo mengharapkan di 2024 harus mencapai 90 persen.

"Memang ada perencanaan jangka menengah sampai 2024, kita harapkan di 2024 itu ada kenaikan, sekarang akses kita untuk air bersih di masyarakat itu sekitar 76 persen, kalau direnstra harus capai 90 persen untuk itu kita akan berkoordinasi dengan kabupaten dan balai untuk bagaimana meningkatkan seterusnya mudah-mudahan di 2024 bisa tercapai akses 90 persen,"tandasnya.(MN)