Sadali le Lantik Tiga Pimpinan Daerah, Penjabat Pemkot Ambon, SBB dan Buru

Ambon, News Medianusantara.com,- Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie atas nama Menteri Dalam Negeri, secara resmi melantik tiga pimpinan kepala daerah di Maluku.

Tiga penjabat yang di lantik yakni, Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku

Boy Kaya, menggantikan Bodewin Melkias Wattimena sebagai Penjabat Wali Kota Ambon.

Dr. Ahmad Jais Ely, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, menggantikan Andi Chandra sebagai Penjabat Bupati Kabupeten SBB.

Syarif Hidayat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, menggantikan Djalaludin Salampessy sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Buru.

Pelantikan berlangsung di Gedung Islamic Center, Jumat malam, (24/05/2024).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, M. Tito Karnavian dengan nomor masing-masing, SK Penjabat Walikota Ambon dengan nomor 100.2.1.3-1123 Tahun 2024, tentang Pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Walikota Ambon tertanggal 20 Mei 2024.

Achmad Jais Ely, ditetapkan sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat sesuai SK Mendagri Nomor,100.2.1.3-1111 Tahun 2024, tentang Pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Bupati SBB tertanggal 20 Mei 2024.

Dan Syarif Hidayat ditetapkan sebagai Penjabat Bupati Buru sesuai dengan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-1110.Tahun 2024, tentang Pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Bupati Buru tertanggal 20 Mei 2024.

Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie dalam sambutannya mengatakan, tugas prioritas para pejabat kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam keputusan Mendagri yakni, memfasilitasi dan mensukseskan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Diataranya dengan memastikan ketersediaan alokasi anggaran sesuai NPHD yang disepakati, serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda masing-masing.

"Saya perintahkan saudara-saudara untuk melaksanakan seluruh penugasan ini dengan sungguh-sungguh, berkomitmen transparan dan akuntabel karena sebagai penjabat saudara-saudara wajib melaporkan pelaksanaan tugas setiap 3 bulan kepada Mendagri maupun Gubernur," kata Sadali.

Sadali juga menginstruksikan ketiga penjabat kepala daerah untuk segera melakukan konsolidasi internal terhadap jajaran birokrasi, serta berkoordinasi dengan Forkopimda, DPRD instansi vertikal, TNI/Polri, tokoh agama serta elemen masyarakat lainnya.

Kepada seluruh ASN pada tiga kabupaten/kota, Sadali meminta untuk mendukung sepenuhnya kepemimpinan para penjabat tersebut.

Saya ingin mengingatkan agar arahan-arahan Presiden maupun Mendagri tentang pengendalian inflasi, penurunan stunting, menurunkan angka kemiskinan esktrim, memudahkan investasi, belanja APBD bagi produk dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju pilkada serentak tahun 2024, harus mendapat prioritas kerja saudara di daerah.

Negara ini kata Sadali, memiliki regulasi yang jelas dan tegas tentang manajemen ASN, maka rangkul dan satukan mereka kembali sebagai jajaran birokrasi yang taat, patuh dan loyal pada aturan maupun etika birokrasi," tutup Sadali.