Sinkronisasi Pokok Pikiran DPRD Kota Ambon: Morits Tamaela Sebut Pokir Bukan Sekadar Keinginan Politik
Ambon, News Medianusantara com, — Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, memberikan penegasan penting terkait posisi dan fungsi pokok-pokok pikiran (Pokir) legislatif. Menurutnya, Pokir tidak boleh dipandang sebatas daftar keinginan politik semata, melainkan wujud nyata dari kristalisasi aspirasi masyarakat yang wajib diperjuangkan di dalam jalur perencanaan pembangunan daerah.
Penjelasan tersebut disampaikan oleh Morits ketika membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Ambon Tahun 2026 yang mengusung tema "Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon".
Kegiatan yang di gelar, diselenggarakan di Hotel Santika Ambon pada Sabtu (14/11/2026).
Morits memaparkan, Pokir merupakan instrumen penting bagi lembaga legislatif dalam mengoptimalkan fungsi anggaran serta mengawal arah perencanaan pembangunan. Berbagai aspirasi tersebut dihimpun secara langsung lewat agenda reses, rapat dengar pendapat, sampai kunjungan kerja para wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing.
Oleh karena itu, penyelarasan atau sinkronisasi Pokir dengan dokumen perencanaan daerah dinilai sangat penting agar suara warga bisa terakomodasi secara tepat sasaran serta tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
"Tantangan yang sering kita hadapi di lapangan adalah bagaimana memastikan agar pokok-pokok pikiran DPRD ini selaras dan terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik itu RKPD, KUA-PPAS hingga APBD, tanpa menabrak koridor regulasi yang berlaku," ujar Morits dalam arahannya.
Ia menambahkan, sinkronisasi yang berjalan secara efektif akan menghindarkan tumpang tindih program, menjamin ketepatan sasaran pembangunan, sekaligus merawat akuntabilitas dari tata kelola keuangan daerah.
Melalui penyelenggaraan Bimtek ini, Morits berharap para anggota DPRD Kota Ambon bisa mendapatkan pemahaman teknis yang lebih komprehensif terkait prosedur penyaluran Pokir lewat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), merujuk pada ketentuan regulasi perundang-undangan terbaru.
Di samping itu, kehadiran unsur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku dipandang strategis guna menghadirkan perspektif pengawasan dan audit keuangan daerah sejak dini.
Pemahaman yang baik mengenai batasan hukum serta standar akuntabilitas sejak fase perencanaan diyakini mampu meminimalisasi potensi temuan audit ataupun masalah hukum di kemudian hari.
"Dengan memahami rambu-rambu hukum dan standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan, kita dapat memitigasi potensi temuan atau permasalahan hukum di kemudian hari. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-endark benar memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon," tuturnya.
Lebih lanjut, Morits mendorong seluruh jajaran anggota DPRD Kota Ambon agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara sungguh-sungguh, aktif dalam diskusi, serta memanfaatkan momentum tersebut untuk memecahkan berbagai hambatan teknis perencanaan pembangunan yang kerap ditemui.
Melalui kegiatan ini, kapasitas anggota DPRD diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat melalui kerangka perencanaan dan penganggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel. (MN-02)
Indonesia
English
Belum Ada Komentar