TPID Maluku Gelar Hight Level Meeting Jelang Nataru

Ambon, News Medianusantara.com – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan High Level Meeting (HLM)

Pengendalian Inflasi dengan tagline “Mewujudkan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang HBKN di Maluku” dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail, bertempat di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Kamis, (30/11/2023).

Gubernur Maluku dalam sambutannya menyambut baik dilaksanakannya HLM di hari ini. Tujuannya untuk memperkuat sinergitas dan komitmen dalam menjaga tingkat inflasi sebagai salah satu syarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan dan berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat Maluku.

Gubernur menambahkan, memasuki Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 tentu akan berakibat pada naiknya permintaan terhadap barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, cabai, serta bahan bakar minyak tanah dan gas elpiji.

Untuk itu, Gubernur Maluku perintahkan TPID Maluku dan TPID Kabupaten/Kota agar segera melaksanakan langkah strategis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi melalui 4K yakni

Memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dalam keadaan aman dan cukup sampai tiga bulan ke depan.

Memastikan harga bahan kebutuhan pokok terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat yang akan merayakan natal dan tahun baru.

Memastikan kelancaran distribusi dengan menyediakan lintas armada angkutan darat, laut dan udara terutama angkutan peti kemas, panca karya dan ASDP.

Komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media cetak dan elektronik.

Gubernur menghimbau masyarakat agar berbelanja kebutuhan pokok secara bijak dan tidak perlu belanja secara berlebihan.

“Kondisi capaian inflasi Provinsi Maluku pada Oktober 2023 tercatat 3,62% year on year (you) lebih tinggi dari inflasi nasional 2,56% yoy, dibandingkan dengan bulan September 2023 tercatat sebesar 3,10% yoy.

Melalui HLM ini, Gubernur menginstruksikan kepada TPID Maluku dan TPID Kabupaten/Kota se Maluku untuk proaktif dalam menjaga pasokan distribusi harga bahan pokok menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru, sehingga tidak berdampak terhadap naiknya inflasi.

Strategi dan langkah pengendalian inflasi perlu dilakukan antara lain, yakni,

Operasi pasar dan gelar pasar murah guna mengantisipasi kenaikan harga jelang HBKN Natal dan Tahun Baru melalui Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kota, instansi terkait dan distributor sebagai upaya stabilisasi harga

Melakukan optimalisasi Kerjasama antar daerah terutama suplai bahan pangan dari daerah yang surplus produksi pangan ke daerah yang minim

Menyusun neraca pangan daerah dan melakukan pemantauan harga bahan pangan pokok, di pasar-pasar tradisional dan modern, serta memastikan stok bahan pokok tetap terpenuhi diperlukan kerjasama kolaborasi antar pemerintah dan perbankan, BUMN serta pelaku usaha melalui kegiatan tali kasih dan bentuk pembagian sembako gratis, "tutupnya.

Sementara itu, Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah menjelaskan sampai dengan hari ini berdasarkan pemantauan dari TPID Maluku, diketahui bersama situasi harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat relative stabil terkendali, tidak ada kenaikan harga, yang berlebihan atau signifikan sehingga memicu inflasi.

“Stok yang ada dalam range yang cukup dan secara bertahap kebutuhan pokok terus masuk, setelah melakukan koordinasi yang intens dengan pihak pelindo, apabila bahan kebutuhan pokok masuk di dekat Pelabuhan bisa ditarik lebih awal agar bisa cepat didistribusikan ke masyarakat, jelasnya.

Basalamah menambahkan, berbagai kegiatan telah dilakukan untuk menstabilisasi inflasi di maluku yang dimana saat ini sceara Year on Year berada pada angka 3,62%, masih dibawah target RPJMD Maluku dan Nasional, dimana penyumbang tertinggi inflasi yaitu administrasi price.

“Yang telah kita lakukan selama ini yakni, subsidi langsung ke pedagang, operasi pasar, gelar pangan murah, dan berbagai Upaya Langkah konkrit untuk menerobos ke konsumen terutama strata paling bawah dan ini kerjasama dengan 2 daerah yang menjadi lokus perhitungan inflasi yaitu Kota Ambon dan Kota Tual,"terangnya.

"Untuk kota Tual sempat mengalami sedikit kenaikan inflasi, dan pihaknya sudah langsung kesana untuk meninjau, dan yang menjadi masalah adalah biaya konektivitas dimana biaya tiket yang naik menyumbang inflasi terbesar, dan ada beras akibat perubahan harga eceran tertinggi dari Badan Pangan Nasional ini memberikan impact yang besar terhadap Indeks Harga Konsumen.

Hal ini diupayakan dengan bulog untuk tetap menyuplai ke pasar, "jelasnya.

"Perlu diketahui juga nantinya kita akan membuat digitalisasi sistem, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar harga secara up to date bisa dipantau masyarakat.

Tahun 2024 mulai dari 1 Januari, Ia mengatakan Kabupaten Maluku Tengah masuk dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) perhitungan inflasi, jadi di Maluku sudah punya 2 kota dan 1 kabupaten.

“Gubernur juga telah menandatangani surat edaran pada 27 November 2023 kepada seluruh bupati/ walikota isinya adalah antisipasi harga kebutuhan pokok menjelang Ntaal dan Tahun Baru dengan mengambil Langkah penanganan yang komprehensif, aktif melakukan pemantauan dan menyampaikan kepada TPID Provinsi Maluku apabila ada hal yang tidak bisa diselesaikan di kabupaten kota, kita juga punya hotline juga khususnya untuk volatile food atau bahan pangan pokok sehingga koordinasi dan komunikasi ini bisa diefektifkan.” Paparnya.

Berkat dukungan Gubernur yang juga selaku Pembina utama TPID Maluku, kinerja TPID Maluku mendapatkan level nilai 10 di tingkat pusat, diharapkan bekerja total Maluku harus bisa juara satu, harus lebih hebat dari Provinsi lain, karena kita pasti bisa jika kita kompak,"tutupnya.

Untuk diketahui, turut hadir pada kesempatan itu, yakni, Forkopimda Provinsi Maluku, kepala perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Maluku, , Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan instansi Vertikal, TNI/Polri , TPID kabupaten kota, BUMN, pelaku usaha, serta unsur terkait lainnya. (MN-02)