Urgensi Hilirisasi Perikanan Maluku, Saadiah Uluputty : Potensi Rp37,2 Triliun Belum Sejahterakan Daerah

Ambon, News Medianusantara.com,— Provinsi Maluku menyimpan kekayaan laut yang luar biasa besar, namun belum sepenuhnya mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Lemahnya sektor hilirisasi serta minimnya infrastruktur industri pengolahan membuat potensi ekonomi bernilai triliunan rupiah dari perairan Maluku justru mengalir ke luar daerah.

Fakta tersebut mengemuka dalam kegiatan kuliah tamu yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa Jurusan Teknik Industri di Ruang Kuliah Umum (RKU) Fakultas Teknik Universitas Pattimura, Ambon, Jumat (30/10/2026).

Hadir sebagai narasumber utama, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, yang mengupas tuntas tema "Tantangan Pengembangan Industri Perikanan di Daerah Penghasil Ikan".

Di hadapan para mahasiswa, Saadiah memaparkan bahwa Maluku memegang sekitar 37 persen potensi perikanan nasional atau setara dengan 12 juta ton ikan. Secara nilai ekonomi, potensi tersebut ditaksir menyentuh angka Rp37,2 triliun.

Sayangnya, gelimang kekayaan ini tidak berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh daerah.

Sebagian besar hasil tangkapan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715, dan 718 tidak didaratkan di pelabuhan Maluku, melainkan dibawa keluar wilayah.

Akibatnya, nilai tambah ekonomi dari komoditas tersebut dinikmati oleh daerah lain yang telah memiliki fasilitas industri pengolahan yang memadai.

"Maluku sudah kaya di sektor hulu, tetapi tantangannya ada di hilir. Ikan ditangkap di laut Maluku, tetapi tidak didaratkan di sini. Akhirnya, potensi ekonomi itu berpindah ke daerah lain dan tidak menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku," ujar Saadiah dalam pemaparannya.

Ia merinci bahwa selama ini Maluku hanya menerima pemasukan melalui mekanisme bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nilainya berkisar di angka Rp200 miliar saja.jauh dari sebanding dengan potensi puluhan triliun rupiah yang ada di laut mereka.

Kondisi ini diperparah dengan belum terbangunnya infrastruktur pendukung yang memadai, seperti dermaga perikanan berskala besar, pusat logistik (logistics hub), serta fasilitas diversifikasi produk olahan. Tidak hanya ikan, komoditas kelautan lain seperti rumput laut dan teripang juga menghadapi kendala serupa akibat ketiadaan industri pengolahan di tempat.

Dalam kesempatan yang sama, legislator pusat asal Maluku itu memetakan lima persoalan fundamental yang harus segera diselesaikan demi mewujudkan integrasi industri perikanan dari hulu hingga hilir:

1. Regulasi dan Kewenangan: Adanya kesenjangan kewenangan pengelolaan sumber daya laut antara pemerintah pusat dan daerah membatasi ruang gerak pemerintah daerah. Saadiah mendorong adanya evaluasi regulasi, termasuk lewat mekanisme judicial review, agar daerah penghasil mendapatkan porsi kewenangan yang lebih proporsional.

2. Kapasitas Nelayan Lokal: Nelayan setempat masih dihadapkan pada keterbatasan alat tangkap serta akses permodalan, membuat mereka sulit bersaing dengan korporasi perikanan skala besar.

3. Isu Lahan Adat dan proses penyediaan tanah untuk pembangunan industri pengolahan membutuhkan pendekatan musyawarah mufakat yang melibatkan masyarakat adat dan para pemangku kepentingan agar investasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan sosial.

4. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Dunia industri menuntut tenaga kerja yang memiliki keterampilan, kedisiplinan tinggi, serta adaptasi yang baik terhadap sistem kerja modern.

5. Biaya Operasional Tinggi (High Cost Economy): Keterbatasan infrastruktur, jaringan transportasi, minimnya dermaga, hingga kendala pelayanan dasar seperti pasokan listrik turut membebani operasional sektor ini.

"Kalau kita mau membangun industri perikanan, semua persoalan ini harus dibenahi. Mulai dari regulasi, infrastruktur, SDM, sampai kepastian lahan. Kalau tidak, investor akan sulit masuk dan industri tidak akan berkembang," tegasnya.

Saadiah mengajak civitas akademika, khususnya mahasiswa Teknik Industri Universitas Pattimura, untuk aktif merumuskan gagasan serta inovasi nyata dalam menjawab tantangan hilirisasi perikanan di bumi raja-raja.

Ia berpesan agar kekayaan laut Maluku ke depan benar-benar bertransformasi menjadi pilar kekuatan ekonomi mandiri bagi daerah, alih-alih sekadar menjadi pemasok bahan mentah bagi wilayah lain.

"Jangan sampai terjadi ironi, daerahnya kaya akan sumber daya laut, tetapi masyarakatnya tetap miskin. Karena itu, hilirisasi harus menjadi perhatian bersama," pungkasnya.

(MN-02)