Walikota Ambon Teken Pakta Integritas Pastikan PSMB tahun 2025 Berlangsung Bersih Bebas Intervensi.

Ambon, News Mefianusantara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menandatangani Pakta Integritas Pelaksanaan Sistem Murid Baru (PSMB) Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen untuk menyelenggarakan sistem penerimaan murid yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bebas dari diskriminasi.

Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, Ketua DPRD Kota Ambon, perwakilan Kejaksaan Negeri Ambon, Kapolres Pulau Ambon dan PP Lease, serta jajaran kepala dinas lingkup Pemkot Ambon.

Kegiatan berlangsung di sela-sela peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117, yang digelar di halaman apel Balai Kota Ambon, Selasa (20/5/2025).

Wali Kota Bodewin Wattimena menyampaikan, penandatanganan ini dibuat untuk memastikan PSMB tahun 2025 berlangsung bersih dan bebas intervensi.

“Pakta Integritas ini kita lakukan untuk memastikan bahwa proses penerimaan siswa baru di tahun ajaran yang baru ini dilakukan secara transparan,” ujar Wattimena.

Ia menolak keras praktik titip-menitip murid yang selama ini kerap terjadi di sejumlah sekolah.

Saya tidak mau lagi ada yang mengintervensi kepala sekolah, mengintervensi para guru untuk menitipkan calon-calon murid baru,” tegasnya.

Wattimena juga menyoroti persoalan ketimpangan jumlah murid antar sekolah. Ia mengingatkan agar tidak ada sekolah yang menerima siswa secara berlebihan, sementara sekolah lain justru kekurangan murid.

“Kita ingin sistemnya berjalan dengan baik. Tidak boleh ada penambahan ruang kelas yang berlebihan di sekolah tertentu, sementara di sekolah-sekolah lain kekurangan murid. Pemerataan ini penting,” katanya.

Lanjut, Pakta Integritas ini, juga menjadi jaminan bahwa tidak akan ada praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN), serta pungutan liar dalam seluruh proses penerimaan siswa baru.

“Dengan penandatanganan pakta tersebut, Pemkot Ambon berharap sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas dapat terwujud serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik, khususnya di sektor pendidikan.(N -MN)