DPRD Kota Ambon Gelar Bimtek Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran untuk Optimalisasi Pembangunan Daerah
Ambon, News Medianusantara.com, – Guna memastikan aspirasi masyarakat yang diserap lewat reses terakomodasi secara optimal dalam arah pembangunan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek).
Kegiatan yang di gelar bertajuk penguatan sinkronisasi pokok-pokok pikiran (Pokir) ini dilangsungkan di Hotel Santika Ambon pada Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan strategis tersebut dihadiri oleh para anggota DPRD Kota Ambon, staf Sekretariat DPRD, pendamping reses, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk perwakilan dari Bappeda dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ambon.
Dalam laporan pembukaannya, Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, menegaskan bahwa keikutsertaan legislatif dalam perencanaan pembangunan merupakan wujud nyata fungsi representasi rakyat.
Menurutnya, Pokir yang bersumber dari penjaringan suara warga harus dikelola secara tertib administrasi, akuntabel, transparan, serta berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
Meski demikian, Alfian menambahkan, Pokir masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, risiko tumpang tindih usulan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga belum maksimalnya penyelarasan prioritas antara DPRD dan pemerintah daerah.
"Melalui Bimtek ini, kami ingin mereview kembali regulasi, tahapan, serta mekanisme pengelolaan Pokir. Tujuannya tentu untuk menaikkan mutu penjaringan dan penginputan aspirasi, sekaligus memperkuat koordinasi serta sinergi antara DPRD dan Pemkot Ambon," ungkap Alfian.
Pelaksanaan Bimtek menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari tingkat pusat hingga daerah, di antaranya Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, SSTP, MSI. Hadir pula Pemeriksa Ahli Madya Benny Pandam Nugroho serta Pemeriksa Ahli Pratama Muhammad Indra Suasono yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.
Agenda kegiatan dirancang dalam dua sesi utama. Sesi pertama diisi dengan pemaparan materi secara panel oleh para narasumber, yang kemudian dilanjutkan pada sesi kedua berupa forum diskusi kelompok (Focus Group Discussion / FGD) antara jajaran DPRD dan OPD terkait.
Melalui ruang diskusi tersebut, terbangun kesepahaman bersama mengenai tata cara pengelolaan sekaligus penyelarasan Pokir dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Langkah ini diharapkan mampu mengubah status Pokir agar tidak sekadar berhenti sebagai daftar usulan, melainkan menjadi instrumen efektif yang tepat sasaran demi memperjuangkan kepentingan masyarakat serta memajukan Kota Ambon. (MN-02)
Indonesia
English
Belum Ada Komentar