DPRD Malaku Tetap Dukung Hasil Kajian LPPM Unpatti Tekait Pemakain Merkuri dan Sianida di Buru dan Seram

Ambon, News Medianusantara.com - DPRD Provinsi Maluku menyatakan sikap tegas mendukung hasil kajian para ahli terkait pencemaran logam berat merkuri dan sianida di Pulau Buru dan Pulau Seram.

Hasil kajian yang dipaparkan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura di Ambon, Senin (21/7/2025), mengungkap dampak serius pencemaran tersebut bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan bahwa DPRD akan mengikuti rekomendasi para peneliti.

“Kesimpulannya, kami mengikuti rekomendasi para ahli. Penggunaan logam berat seperti merkuri dan sianida harus dihentikan karena berbahaya bagi manusia dan alam. Saya kira kebijakan Gubernur menutup sementara aktivitas tambang adalah langkah tepat untuk penataan kembali,” tegasnya.

Hasil riset LPPM Unpatti selama lebih dari 10 tahun menemukan kadar merkuri di beberapa titik sungai dan sedimen di kawasan tambang Pulau Buru dan Seram, sudah melebihi ambang batas aman WHO.

Kepala Lembaga LPPM Unpatti Ambon, Dr.Steven Huliselan memperingatkan ancaman kesehatan serius bagi warga sekitar.

“Kadar merkuri di beberapa lokasi sudah sangat tinggi. Ini bukan hanya soal ekologi, tetapi juga kesehatan publik. Jika dibiarkan, dalam 5-10 tahun mendatang kita akan melihat lonjakan penyakit kronis dan kerusakan lingkungan parmanen,” ujarnya.

Huliselan, mendesak pemerintah segera menutup tambang ilegal, terutama di kawasan Gunung Botak, dan memulai program pemulihan lingkungan sebelum kerusakan makin parah.

Watubun mengakui penutupan tambang akan mempengaruhi mata pencaharian banyak warga. Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan tambang harus diatur ulang agar memberi manfaat jangka panjang.

“Kita tahu banyak orang menggantungkan hidupnya pada tambang. Tapi jangan sampai mereka terus jadi korban, sementara korporasi luar Maluku yang kaya, rakyat kita tetap miskin,” ucapnya.

Ia menegaskan DPRD akan mendorong kebijakan pertambangan yang berkeadilan, ramah lingkungan, danmemberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Watubun memastikan DPRD akan mengawal hasil penelitian ini agar menjadi dasar kebijakan resmi pemerintah.

“Penelitian ini bukan sekadar data, tapi bahan penting untuk menentukan masa depan pertambangan di Maluku. DPRD akan memperjuangkan penutupan tambang ilegal di Gunung Botak dan memastikan kebijakan baru berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

Dengan dukungan DPRD dan rekomendasi ilmiah yang kuat, masa depan pertambangan di Pulau Buru dan Seram kini berada di titik krusial, di tata ulang demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga atau terus dibiarkan merusak kehidupan.