DPRD Maluku Belum Setuji, Terkait Pinjaman 1,5 Triliun

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya tidak menolak rencana Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun.

Namun penjelasan mengenai tujuan dan mekanisme penggunaan dana harus dipaparkan secara jelas dan rinci. “Kita tidak bisa beli kucing dalam karung”. Pernyataan itu disampaikan Watubun kepada rekan - rekan media di Rumah Rakyat, Karang Panjang Ambon, Rabu (19/11/2025).

Menurut Watubun, ada empat aspek utama yang harus dipenuhi sebelum DPRD menyetujui pinjaman tersebut antara lain.

1. Sumber Pinjaman dan Besarannya.

DPRD ingin mengetahui lembaga mana yang akan memberikan pinjaman serta besaran yang diajukan.

2. Skema Penyelesaian dan Pembayaran.

Termasuk mekanisme pengembalian, jangka waktu, serta dampaknya terhadap keuangan daerah.

Peruntukan Anggaran Secara Jelas.

Ia menekankan bahwa pinjaman tidak boleh dipakai untuk kegiatan kecil yang seharusnya dibiayai dana desa, seperti pembangunan got atau pekerjaan minor lainnya.

“Kita tidak bisa beli kucing dalam karung. Usulan harus direview agar jelas untuk apa, misalnya pembangunan jalan lingkar atau infrastruktur besar lainnya,” ujarnya.

3. Asas Keadilan dan Pemerataan.

Menurut Watubun, pembagian anggaran harus adil bagi semua kabupaten/kota di Maluku.

“Kalau MBD dapat 50 miliar, Kota Tual juga harus dapat proporsional. Yang penduduknya lebih banyak bisa dapat lebih sedikit, tapi harus adil. Kalau tidak adil, kami tidak setuju,” tegasnya.

4. Prioritas: Infrastruktur dan Sektor Strategis

Watubun menambahkan bahwa peruntukan dana sebaiknya difokuskan pada sektor strategis seperti infrastruktur, kehutanan, pertanian, dan kelautan.

Semua usulan, katanya, harus memenuhi syarat agar penggunaan pinjaman benar-benar memberikan dampak jangka panjang.

“Yang paling penting itu peruntukannya. Semua harus direview agar memenuhi syarat, dan terakhir harus ada keadilan dalam pembagian anggaran,”

Dengan demikian, DPRD Maluku belum memberikan persetujuan final, namun membuka ruang pembahasan lebih lanjut jika Pemerintah Provinsi mampu menyajikan rencana penggunaan pinjaman secara transparan dan terukur.