Laipeny Minta, Aparat Penegak Hukum Tindak Temuan Korupsi RSUD Haulussy Ambon

Ambon, News Medianusantara.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku, John Laipeny, meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan Inspektorat provinsi malukun terkait dugaan korupsi pembangunan Gedung E-RSUD Haulussy Ambon.

“Dia mengingatkan jangan ada yang main-main dengan kasus RSUD Haulussy. Karena nanti kita dibuat miskin oleh mereka yang nyata-nyata melakukan tindak pidana korupsi uang negara untuk menguntungkan diri sendiri,” tegas Laipeny kepada wartawan di Ambon, Selasa (22/4/2025).

Di katakan, temuan dugaan korupsi tersebut tidak boleh dibiarkan. Ia mendukung penuh langkah Gubernur Maluku yang berkomitmen membersihkan birokrasi dari praktik korupsi.

“Kita mendukung penuh semua kebijakan Gubernur Maluku untuk membersihkan pemerintahannya dari oknum-oknum koruptif. Kalau sudah ada temuan, APH harus segera bertindak. Jangan tunggu lama-lama,”  tegasnya.

Laipeny menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Maluku. Ia menilai anggaran sebesar Rp59 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan gedung itu kini hanya menyisakan bangunan kosong yang tidak berfungsi.

“Bayangkan, Rp59 miliar hanya tersisa gedung kosong. Ini sangat disayangkan. Sudah jelas ada kerugian negara, harus segera di proses hukum. Kita tidak boleh membiarkan ini begitu saja,” pintanya.

Selain itu, Laipeny juga mendorong agar kejaksaan dan kepolisian mempercepat penanganan berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di 11 kabupaten/kota di Maluku.

“Kita tidak boleh takut terhadap koruptor. Mereka itu perusak bangsa. Kalau kita diam, berarti kita membiarkan kemiskinan terus terjadi di Maluku,” ungkapnya.

Ia juga memperingatkan aparat penegak hukum agar tidak lamban dalam menangani laporan masyarakat.

“Kalau mereka tidur, sama saja dengan melawan Instruksi Presiden Nomor 9 tentang Pengentasan Kemiskinan. Ini bukan soal politik, ini soal masa depan rakyat Maluku,” tegasnya lagi.

Dikatakan, Fraksi Gerindra DPRD Maluku akan terus mengawal upaya pemberantasan korupsi hingga tuntas.

“Fraksi Gerindra akan monitor terus. Kita mau aparat bekerja keras. BPK, Inspektorat, Kejaksaan, Kepolisian, semua harus serius membantu Maluku keluar dari kemiskinan yang disebabkan oleh korupsi,” pungkasnya.