Kementerian ESDM Gandeng Unpatti, Pastikan Kebijakan Pembangunan Maluku Berbasis Kajian Ilmiah

Ambon, News Medianusantara.con,— Sinergitas antara pemerintah pusat dan institusi pendidikan tinggi menjadi kunci utama dalam mengawal keberhasilan pembangunan daerah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) untuk memperkuat basis riset ilmiah dalam setiap pengambilan kebijakan, khususnya di wilayah Maluku.

Langkah strategis ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Jefri Huwae, disamping Tenaga Ahli Menteri ESDM yang juga Komisaris PT Pertamina Internasional Shipping, Dr. Michael Wattimena dengan Rektor Unpatti Fredy Leiwakabessy, usai menggelar pertemuan dengan pihak rektorat di Kampus Unpatti, Ambon, Rabu (24/06/2026).

Menurut Huwae, setiap kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat wajib memiliki dasar hukum dan kajian akademik yang kuat.

Hal ini krusial untuk

memastikan program berjalan tepat sasaran sekaligus meminimalkan potensi resistensi atau dampak sosial negatif di tengah masyarakat.

Pentingnya kajian komprehensif dalam setiap kebijakan pemerintah agar dapat diterima masyarakat secara lebih terbuka dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peran akademisi sangat vital dalam memberikan edukasi berbasis data di ruang publik.

Dengan keterlibatan perguruan tinggi, kesalahpahaman informasi terkait proyek pembangunan dapat dicegah sedini mungkin.

Lebih lanjut, Huwae mendorong agar pengelolaan sumber daya alam di Maluku dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini juga diharapkan mampu melahirkan tenaga-tenaga ahli lokal baru di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi.

"Hubungan antara pemerintah dan perguruan tinggi harus diperkuat. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian memiliki peran strategis dalam memberikan kajian ilmiah, data, serta rekomendasi kebijakan yang tepat, untuk memperluas kolaborasi riset demi mendukung pembangunan yang berbasis ilmiah.

Leiwakabessy menilai, sinergi yang kuat antara kementerian dan universitas akan memastikan seluruh kebijakan pembangunan di daerah berjalan selaras dengan program pembangunan nasional dari pemerintah pusat.

"Sinergi ini menjadi kunci agar kebijakan pembangunan di daerah dapat berjalan searah dengan program pemerintah pusat maupun daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkas Leiwakabessy. (MN-02)