Penguatan Konsolidasi Negeri Adat dan Isu Petuanan Jadi Fokus Utama Kepengurusan Baru Latupati Maluku 2026–2031

Ambon, News Medianusantara.com— Majelis Latupati Maluku di bawah kepemimpinan yang baru menetapkan agenda konsolidasi menyeluruh sebagai program prioritas dalam tiga hingga enam bulan ke depan.

Langkah strategis ini dirancang untuk merespons berbagai problematika wilayah adat serta konflik petuanan yang kerap muncul di sejumlah negeri di Maluku.

Ketua Latupati Maluku, Reza Valdo Maspaitella, mengemukakan bahwa konsolidasi antar negeri adat dari tingkat kabupaten hingga kota merupakan fondasi penting sebelum menjalankan program kerja organisasi periode 2026–2031.

Jangkauan konsolidasi ini dipersiapkan meluas ke berbagai daerah, mencakup Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, serta kabupaten dan kota lainnya di wilayah Maluku.

Menurutnya, penguatan jejaring komunikasi antar-raja sangat menentukan efektivitas penyelesaian sengketa di lapangan.

Hal tersebut disampaikannya usai acara pengukuhan pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031 yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).

"Bayangkan saja kalau raja-raja di setiap wilayah kota kabupaten itu tidak saling mengenal, bagaimana koordinasi untuk penyelesaian tantangan yang ada di wilayah itu bisa maksimal?" ujar Reza.

Melalui forum konsolidasi tersebut, para pemangku adat diharapkan tidak hanya sekadar saling mengenal, melainkan mampu menyamakan persepsi serta merumuskan komitmen bersama guna meredam konflik batas wilayah dan petuanan.

Selain pembenahan internal negeri adat, Latupati Maluku turut merespons positif gagasan penganugerahan ikatan anak adat yang diusulkan oleh Patih Maluku.

Lebih lanjut, Latupati Maluku membuka peluang untuk memperluas konsep tersebut melalui tradisi pengangkatan anak piara. Program ini ditujukan bagi para pejabat maupun tokoh luar daerah yang pernah bertugas di Maluku, seperti unsur kejaksaan, pimpinan instansi vertikal, Pangdam, Kapolda maupun pejabat lainnya.

Langkah ini dinilai penting agar hubungan persaudaraan dengan masyarakat Maluku tetap terjaga meski masa tugas mereka telah usai.

Gagasan ini rencananya akan dibahas lebih lanjut bersama Sekretaris Umum, Patih Maluku, dan Upu Latu Maluku agar dapat diwujudkan dalam program kerja yang lebih nyata.

Dalam menanggapi dinamika politik serta arus pembangunan daerah, Latupati Maluku menegaskan posisi raja agar senantiasa mendahulukan kesejahteraan warga negeri.

Menurutnya, jabatan adat diingatkan bukanlah untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan amanah leluhur yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab.

Reza menjelaskan, komunikasi raja dengan investor maupun elemen politik merupakan bagian dari proses pembangunan. Kendati demikian, seluruh kebijakan yang diambil wajib berpijak pada kebutuhan masyarakat negeri.

"Apapun yang dilaksanakan oleh raja, baik dalam membuat kebijakan, perencanaan maupun aksi nyata, harus untuk masyarakat. Tidak bisa bertitik tolak pada rajanya," tegasnya sembari mengingatkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan tertinggi tetap berada pada musyawarah negeri dan Saniri Besar.

Pada momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, Latupati Maluku juga menyampaikan apresiasi mendalam atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh asal Maluku, AM Sangadji.

Pengakuan negara ini dinilai sebagai kado istimewa sekaligus bentuk penghargaan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada masyarakat Maluku.

Ke depan, Latupati Maluku memandang masih banyak tokoh pejuang asal Maluku yang patut diperjuangkan untuk memeroleh pengakuan serupa, termasuk nama-nama besar seperti Johannes Leimena dan T. Kolopaking Latumeten.

Dengan mengusung agenda konsolidasi, penguatan tradisi kekeluargaan, serta penegasan tanggung jawab kepemimpinan adat, Latupati Maluku optimistis organisasi ini mampu menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan dan menjawab berbagai tantangan masyarakat adat di bumi Maluku. (MN-02)