Semua Fraksi DPRD Maluku Setuju Perda RPMJ 2025 - 2029

Ambon, News Medianusantara.com - Semua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Maluku menyatakan setujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku, Senin (11/8/2025) yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun.

Watubun menegaskan, RPJMD memiliki arti penting sebagai pedoman pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan penganggaran daerah selama lima tahun ke depan.

“RPJMD ini disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 264 ayat (4) menegaskan RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan sàaàaaAetelah kepala daerah dilantik,” jelas Benhur.

Ranperda RPJMD 2025-2029 telah disampaikan Pemprov Maluku pada rapat paripurna 5 Agustus lalu. DPRD kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahasnya, menampung masukan, serta melakukan konsultasi hingga memperoleh kesepakatan bersama.

Berdasarkan laporan Pansus, seluruh (9 fraksi) di DPRD Maluku PDI Perjuangan, Partai NasDem, Gerindra, PKS, Golkar, PAN, Hanura, Perindo, dan Demokrat sepakat menerima Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Dari sembilan fraksi yang ada, semuanya setuju. Persetujuan final akan kita tetapkan malam ini pada rapat paripurna pukul 19.30 WIT,” tegas Benhur, sembari mengapresiasi kerja Pansus yang merampungkan pembahasan tepat waktu.

Dengan disahkannya Perda RPJMD 2025-2029, Pemprov Maluku memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan program pembangunan lima tahun ke depan sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih.