Terkait Persolan Lahan di Kahena, Pemprov Maluku dan DPRD Sepakat Untuk Cari Solusi Terbaik

Ambon , News Medianusantara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie, menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku tengah mencari winning solution terkait persoalan pengungsi Kahena yang menempati lahan seluas kurang lebih dua hektare.

Hal tersebut disampaikan Sadali Ie usai rapat koordinasi (rakor) bersama Komisi I DPRD Provinsi Maluku, pemerintah daerah, serta pemilik lahan, yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Maluku, Kamis (15/1/2026).

Dalam rapat tersebut, menurut Sadali, telah disampaikan sejumlah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga pemerintah wajib menjalankannya.

“Karena putusan itu bersifat inkrah, maka harus kita jalankan. Tapi kita sepakat untuk mencari winning solution antara pemerintah daerah dan pemilik lahan, yang nanti akan diawasi oleh DPRD, agar persoalan ini bisa diselesaikan secara baik dan bijak,” ujar Sadali.

Ia berharap tidak terjadi tindakan pengosongan lahan atau eksekusi secara paksa, mengingat kehadiran negara adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Kita berharap tidak ada tindakan seperti pengosongan atau eksekusi. Negara hadir untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.

Sadali menjelaskan, setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Maluku, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah, harus memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kalau ada dasar, pemerintah pasti bertindak. Kita tidak bisa mengklaim pembayaran itu salah, karena setiap pengeluaran anggaran pasti memiliki dasar hukum,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah memilih untuk mengesampingkan persoalan-persoalan lama dan fokus pada solusi yang menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang telah lama mendiami kawasan tersebut.

“Kita abaikan yang lalu-lalu, kita cari solusi kehidupan agar masyarakat tetap bisa mendiami area yang

dihuni sejak lama,” jelasnya.